Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara

Kode Dokumen

SEMESTER LEARNING PLAN

Course

KODE

Rumpun MataKuliah

Bobot Kredit

SEMESTER

Tanggal Penyusunan

Pemerintahan Daerah

6320103653

T=3

P=0

ECTS=4.77

2

24 Agustus 2025

OTORISASI

Pengembang S.P

Koordinator Rumpun matakuliah

Koordinator Program Studi




.......................................


.......................................


EVA HANY FANIDA

Model Pembelajaran

Case Study

Program Learning Outcomes (PLO)

PLO program Studi yang dibebankan pada matakuliah

PLO-7

Menguasai konsep pelayanan publik, governansi dan pembangunan, pemerintahan daerah, serta governansi digital.

PLO-11

Mampu menyusun analisis kebijakan dalam ruang lingkup dan kompleksitas tertentu.

PLO-12

Mampu memimpin dan mengelola organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah.

PLO-13

Mampu mengorganisasikan kegiatan pelayanan publik dan pembangunan, baik organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah yang memenuhi kepentingan publik yang berintegritas.

Program Objectives (PO)

PO - 1

Memahami konsep dan teori administrasi pemerintahan daerah.

PO - 2

Menganalisis struktur organisasi pemerintahan daerah

PO - 3

Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam administrasi pemerintahan daerah

PO - 4

Merumuskan kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah

PO - 5

Mengaplikasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

PO - 6

Menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah

Matrik PLO-PO
 
POPLO-7PLO-11PLO-12PLO-13
PO-1✔   
PO-2 ✔  
PO-3  ✔ 
PO-4   ✔
PO-5   ✔
PO-6   ✔

Matrik PO pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-PO)
 
PO Minggu Ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PO-1✔✔✔
PO-2✔✔
PO-3✔✔✔✔✔
PO-4✔
PO-5✔✔✔
PO-6✔✔

Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan gambaran serta penjelasan tentang konsep dasar pemerintahan daerah, azas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pola hubungan pemerintahan pusat dan daerah, pembagian kewenangan serta konsep pemerintahan lokal. Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan konsep dasar serta azas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga mampu untuk menganalisis perbedaan antara kewenangan yang ada di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pustaka

Utama :

  1. Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu
  2. Mahmudi. 2012. Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. UPP STIM YKPN
  3. Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu
  4. Smith, Kevin B. 2014. Governing States and Localities. SAGE Publication Ltd.
  5. Smith, Kevin B. 2014. State and Local Government. SAGE Publica Lions (Asia Pasifik)
  6. Rosenbloom, David H; dan Kravichuk Robert S. 2005. Public Administration: Understanding Management Politics and Law in the Public Sector. Mc Graw Hill
  7. Wasistiono, Sadu; dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi di Indonesia. Edisi Revisi yang diperluas. Sumedang: IPDN Press.
  8. Smith, Kevin B. 2014. Governing States and Localities. SAGE Publication Ltd.
  9. Smith, Kevin B. 2014. State and Local Government. SAGE Publica Lions (Asia Pasifik)
  10. Fauzi, M. (2023). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Teori, Implementasi, dan Tantangan. Jakarta: Penerbit Media Abadi.

Pendukung :

  1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Prabowo, H., & Syamsuddin, A. (2024). Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Konteks Otonomi dan Kemandirian Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dosen Pengampu

MUHAMMAD FARID MA'RUF

GALIH WAHYU PRADANA

M. NOER FALAQ AL AMIN

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

M.Noer Falaq Al Amin, S.I.P., M.K.P.

M. Noer Falaq Al Amin, SIP., M.KP.

Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si.

Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si.

M.Noer Falaq Al Amin, S.I.P., M.K.P.

Minggu Ke-

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar
(Sub-PO)

Penilaian

Bantuk Pembelajaran,

Metode Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa,

 [ Estimasi Waktu]

Materi Pembelajaran

[ Pustaka ]

Bobot Penilaian (%)

Indikator

Kriteria & Bentuk

Luring (offline)

Daring (online)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Minggu ke 1

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian otonomi daerah dan pemerintah daerah.

Menjelaskan sistem otonomi daerah dan dasar pembentukan pemerintah daerah.
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kuliah Mimbar
Tanya Jawab
3 X 50
Materi: Otonomi dan Pemerintah Daerah
Pustaka: Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		 3%

2

Minggu ke 2

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaran pemerintahan.
  1. Menjelaskan perbedaan sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  2. Menganalisis hak dan kewajiban pemerintah daerah.
  3. Mengidentifikasikan aktor birokrasi lokal.
Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kelompok KerjaDiskusi
3 X 50
Materi: Sentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaran pemerintahan.
Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu		 4%

3

Minggu ke 3

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaran pemerintahan.
  1. Menjelaskan perbedaan sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  2. Menganalisis hak dan kewajiban pemerintah daerah.
  3. Mengidentifikasikan aktor birokrasi lokal.
 Kriteria:

Mampu menjelaskan konsep sentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaran pemerintahan.


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kelompok Kerja
Diskusi
3 X 50
Materi: Sentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaran pemerintahan.
Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu		 4%

4

Minggu ke 4

Mahasiswa mampu menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah.
  1. Menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
  2. Mengidentifikasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing- masing daerah.
 Kriteria:

Lembar penilaian 2 digunakan untuk menilai penguasaan mahasiswa dalam mengkaitkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, menganalisis pembagian urusan dan potensi daerah.


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kelompok Kerja
Diskusi
3 X 50
Materi: Pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu		 4%

5

Minggu ke 5

Mahasiswa mampu menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah.
  1. Menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
  2. Mengidentifikasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing- masing daerah.
 Kriteria:

Lembar penilaian 2 digunakan untuk menilai penguasaan mahasiswa dalam mengkaitkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, menganalisis pembagian urusan dan potensi daerah.


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kelompok Kerja
Diskusi
3 X 50
Materi: Pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu		 3%

6

Minggu ke 6

Mahasiswa mampu menganalisis persyaratan dan prosedur kewenangan ke daerah.
  1. Mampu menejelaskan persyaratan penyerahan kewenangan.
  2. Mampu menganalisis faktor-faktor penghambat penyerahan kewenangan.
  3. Mampu mengidentifikasi ego sektoral daerah dalam bekerja sama.
 Kriteria:

Pemahaman terhadap materi fungsi dan tugas penyelenggara pemerintah daerah


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kuliah Mimbar
Tanya Jawab
3 X 50
Materi: Persyaratan dan prosedur kewenangan ke daerah
Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu		 4%

7

Minggu ke 7

Mahasiswa mampu menganalisis persyaratan dan prosedur kewenangan ke daerah.
  1. Mampu menejelaskan persyaratan penyerahan kewenangan.
  2. Mampu menganalisis faktor-faktor penghambat penyerahan kewenangan.
  3. Mampu mengidentifikasi ego sektoral daerah dalam bekerja sama.
 Kriteria:

Pemahaman terhadap materi fungsi dan tugas penyelenggara pemerintah daerah


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio, Praktik / Unjuk Kerja		 Kuliah Mimbar
Tanya Jawab
3 X 50
Materi: Persyaratan dan prosedur kewenangan ke daerah
Pustaka: Afiffudin. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu		 7%

8

Minggu ke 8

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mahasiswa menguasai Materi Pertemuan pertama sampai Ketujuh

 Kriteria:

Jumlah skor per butir soal


Bentuk Penilaian :
Penilaian Portofolio, Tes		 Ujian Tertulis
3 X 50
Materi: Materi 1-7
Pustaka: Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		 15%

9

Minggu ke 9

Mahasiswa mampu menjelaskan keuangan daerah.
  1. Mampu menjelaskan proses pengelolaan keuangan daerah.
  2. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor lemahnya pengawasan keuangan daerah.
 Kriteria:

Mahasiswa mampu menjelaskan keuangan daerah.


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kuliah Mimbar
Diskusi
3 X 50
Materi: Keuangan Daerah
Pustaka: Mahmudi. 2012. Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. UPP STIM YKPN		 4%

10

Minggu ke 10

Mahasiswa mampu menjelaskan keuangan daerah.
  1. Mampu menjelaskan proses pengelolaan keuangan daerah.
  2. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor lemahnya pengawasan keuangan daerah.
 Kriteria:

Mahasiswa mampu menjelaskan keuangan daerah.


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kuliah Mimbar
Diskusi
3 X 50
Materi: Keuangan Daerah
Pustaka: Mahmudi. 2012. Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. UPP STIM YKPN		 3%

11

Minggu ke 11

Mahasiswa mampu menjelaskan peranan masing-masing lembaga Pemerintahan Daerah.
  1. Mampu menjelaskan hubungan kepala daerah dengan DPRD.
  2. Mampu menganalisis pola hubungan instansi vertikal pada pemerintah daerah.
  3. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pola hubungan tersebut.
 Kriteria:

Mampu menjelaskan peranan masing-masing lembaga Pemerintahan Daerah.


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kuliah mimbarTanya jawab
3 X 50
Materi: Peranan lembaga Pemerintahan Daerah
Pustaka: Wasistiono, Sadu; dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi di Indonesia. Edisi Revisi yang diperluas. Sumedang: IPDN Press.		 4%

12

Minggu ke 12

Mahasiswa mampu menjelaskan produk-produk kebijakan daerah.

Mampu menjelaskan berbagai produk kebijakan, siapa pelaksananya dan mekanisme evaluasi kebijakan tersebut.

 Kriteria:

Mahasiswa mampu menjelaskan produk-produk kebijakan daerah.


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kuliah mimbarTanya jawab
3 X 50
Materi: Produk-produk kebijakan daerah
Pustaka: Wasistiono, Sadu; dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi di Indonesia. Edisi Revisi yang diperluas. Sumedang: IPDN Press.		 4%

13

Minggu ke 13

Mampu menjelaskan pelayanan pemerintahan daerah.
  1. Mampu menjelaskan jenis-jenis pelayanan Pemerintahan Daerah.
  2. Mampu menganalisis fungsi pelayanan Pemerintahan Daerah.
  3. Mampu mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat pengguna pelayanan.
 Kriteria:

Mampu menjelaskan pelayanan pemerintahan daerah.


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kuliah mimbar
Diskusi
3 x 50
Materi: Pelayanan pemerintahan daerah.
Pustaka: Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu		 3%

14

Minggu ke 14

Mampu menjelaskan pelayanan pemerintahan daerah.
  1. Mampu menjelaskan jenis-jenis pelayanan Pemerintahan Daerah.
  2. Mampu menganalisis fungsi pelayanan Pemerintahan Daerah.
  3. Mampu mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat pengguna pelayanan.
 Kriteria:

Mampu menjelaskan pelayanan pemerintahan daerah.


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kuliah mimbar
Diskusi
3 x 50
Materi: Pelayanan pemerintahan daerah.
Pustaka: Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu		 4%

15

Minggu ke 15

Mahasiswa mampu menjelaskan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah.
  1. Mampu menjelaskan prosedur pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
  2. Mampu menganalisis mekanisme pengawasan oleh masyarakat.
 Kriteria:

Mahasiswa mampu menjelaskan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah.


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Kuliah Mimbar
Diskusi
3 x 50
Materi: Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah
Pustaka: Wasistiono, Sadu; dan Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi di Indonesia. Edisi Revisi yang diperluas. Sumedang: IPDN Press.		 4%

16

Minggu ke 16

Jumlah skor per butir soal
Bentuk Penilaian :
Tes		 Tes Tulis
3 x 50
Materi: Materi 9 - 16
Pustaka: Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		 30%



Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 49.75%
2. Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk 1.75%
3. Penilaian Portofolio 9.25%
4. Praktik / Unjuk Kerja 1.75%
5. Tes 37.5%
100%

Catatan

  1. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (PLO - Program Studi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
  2. PLO yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Program Studi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
  3. Program Objectives (PO) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari PLO yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
  4. Sub-PO Mata kuliah (Sub-PO) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari PO yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
  5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
  6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
  7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
  8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
  9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
  10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
  11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-PO yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-PO tsb., dan totalnya 100%.
  12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.