Political Communication Course

Mata kuliah Komunikasi Politik membahas teori dan praktik komunikasi dalam konteks politik, dengan fokus pada proses penyampaian pesan politik antara pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang peran komunikasi dalam membentuk opini publik, kampanye politik, propaganda, serta analisis wacana politik. Ruang lingkup mencakup strategi komunikasi politik, media politik, retorika politik, serta penerapannya untuk berkontribusi pada pencapaian SDG 2 (Tanpa Kelaparan) melalui advokasi ketahanan pangan, SDG 10 (Berkurangnya Ketimpangan) melalui komunikasi politik yang inklusif dan partisipatif, serta SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) melalui kampanye publik yang mendorong pembangunan berkelanjutan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi proses politik dan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

• PLO-3
  Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
• PLO-6
  Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi digital untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi konten komunikasi yang efektif, termasuk media sosial, website, dan platform digital lainnya.
• PLO-8
  Mahasiswa mampu melakukan riset dan analisis media, termasuk analisis data media sosial, untuk memahami tren, pola, dan efektivitas kampanye komunikasi
• PLO-12
  Mahasiswa mampu menyusun dan menyampaikan presentasi yang efektif dan persuasif, serta memiliki keterampilan negosiasi untuk berinteraksi dengan masyarakat, audiens, klien, mitra, dan segmentasi yang dituju

PO-1
Mahasiswa mampu memahami definisi dan konsep komunikasi politik

PO-2
Mahasiswa mampu mengelaborasi peran media dalam memberi ruang bagi berkembangnya opini publik

PO-3
Mahasiswa mampu mengevaluasi peran media dalam kaitannya dengan aktor politik, pencitraan, kampanye politik

PO-4
Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis langkah dan kebijakan komunikasi politik pemerintah