Law of Persons with Disabilities Course

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif kerangka hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif nasional dan internasional. Melalui pendekatan case study, mahasiswa diajak untuk menganalisis permasalahan nyata yang dihadapi penyandang disabilitas di berbagai sektor, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan akses terhadap keadilan. Materi mencakup prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, akomodasi yang layak, serta kebijakan afirmatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). Mahasiswa akan mempelajari struktur hukum dan kelembagaan, serta mengevaluasi implementasi kebijakan melalui analisis kasus dan proyek berbasis masalah. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan solusi hukum dan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta memiliki kepekaan sosial dan advokatif dalam merespons isu-isu inklusivitas hukum.

• PLO-6
  Mampu memahami aspek-aspek hukum materiil dan formil.
• PLO-7
  Mampu menyelesaikan persoalan hukum dan mengambil keputusan dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum disabilitas dan hukum pada umumnya.
• PLO-8
  Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum disabilitas dan hukum pada umumnya yang dituangkan baik dalam lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik
• PLO-9
  Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum disabilitas dan hukum pada umumnya.
• PLO-10
  Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan mengkaji/implementasi pengembangan ilmu hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

PO-1
Menjelaskan konsep dasar disabilitas dan prinsip-prinsip hak penyandang disabilitas.

PO-2
Menganalisis regulasi nasional dan internasional terkait perlindungan penyandang disabilitas.

PO-3
Mengidentifikasi permasalahan hukum dan hambatan struktural di sektor layanan publik.

PO-4
Menyusun alternatif solusi hukum dan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas.

PO-5
Merancang advokasi dan rekomendasi kebijakan berbasis hasil studi kasus.