Sidia is a education Platform website.
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini membahas tentang politik desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan dan politik lokal di Indonesia. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar politik desa, dinamika kekuasaan, serta hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, dan aktor politik lainnya. Selain itu, mata kuliah ini juga akan mengkaji kebijakan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam politik desa, serta tantangan dan peluang dalam pembangunan desa berbasis politik yang demokratis. Pendekatan pembelajaran mencakup teori, studi kasus, dan praktik analisis politik desa untuk membekali mahasiswa dengan wawasan akademik serta keterampilan praktis dalam memahami dan menghadapi dinamika politik desa.
CPMK
- Menganalisis konsep dasar politik desa, posisi desa sebagai arena pemerintahan, komunitas sosial, dan kontestasi kekuasaan, serta relasi desa dengan negara dan masyarakat.
- Menganalisis aktor, institusi, relasi kewenangan, dan relasi kuasa dalam pemerintahan desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, elite informal, dan aktor supra-desa.
- Mengevaluasi praktik demokrasi desa melalui Pilkades, BPD, musyawarah desa, partisipasi warga, representasi, akuntabilitas, patronase, dan klientelisme.
- Mengevaluasi kebijakan, program, dan politik anggaran desa berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan sosial, inklusi, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, serta respons terhadap konflik, lingkungan, dan bencana
- Merancang rekomendasi atau model penguatan demokrasi, partisipasi, akuntabilitas, kerja sama antardesa, dan penyelesaian masalah politik desa berbasis analisis data, dokumen, dan studi kasus.
Aktifitas Pembelajaran
-
Pertemuan 1 Menganalisis konsep dasar politik desa dan membedakan desa sebagai arena pemerintahan, komunitas sosial, dan kontestasi kekuasaan. -
Pertemuan 2 Menganalisis struktur pemerintahan desa dan relasi kewenangan kepala desa, perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, serta aktor supra-desa. -
Pertemuan 3 Menganalisis dinamika partisipasi masyarakat, musyawarah desa, representasi warga, dan pengambilan keputusan dalam politik desa. -
Pertemuan 4 Praktik demokrasi desa berdasarkan prinsip partisipasi, kompetisi, representasi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial. -
Pertemuan 5 Menganalisis Pilkades sebagai arena kontestasi kekuasaan, legitimasi, politik uang, patronase, jaringan keluarga, dan mobilisasi politik. -
Pertemuan 6 Menganalisis peran elite desa, tokoh informal, jaringan keluarga, agama, ekonomi lokal, dan organisasi masyarakat dalam membentuk relasi kuasa desa. -
Pertemuan 7 Diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data terkait dampak intervensi pemerintah dan swasta terhadap politik dan ekonomi desa. -
Pertemuan 8 Ujian Tengah Semester: mahasiswa menganalisis kasus politik desa secara tertulis dengan menggunakan konsep, teori, dan data/dokumen yang telah dipelajari. -
Pertemuan 9 Peran lembaga desa dalam implementasi program pemerintah pusat, daerah, dan desa serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. -
Pertemuan 10 Menganalisis intervensi pemerintah, swasta, partai, LSM, dan aktor eksternal terhadap politik ekonomi desa dan perubahan sosial lokal. -
Pertemuan 11 Merancang model kerja sama antardesa untuk mengatasi masalah lokal yang kompleks, seperti layanan publik, ekonomi lokal, lingkungan, atau bencana. -
Pertemuan 12 Menganalisis peran teknologi informasi, Sistem Informasi Desa, media sosial, dan data terbuka terhadap transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas politik desa. -
Pertemuan 13 Dampak kebijakan desa terhadap perempuan, warga miskin, difabel, pemuda, minoritas, dan kelompok marginal lainnya. -
Pertemuan 14 Konflik desa, konflik sumber daya, konflik tanah, konflik pembangunan, isu lingkungan, dan desa rawan bencana dari perspektif politik desa -
Pertemuan 15 Merancang rekomendasi penguatan demokrasi, partisipasi, akuntabilitas, dan penyelesaian masalah politik desa berbasis data, dokumen, dan studi kasus. -
Pertemuan 16 Ujian Akhir Semester: mahasiswa mengevaluasi atau merancang penyelesaian masalah politik desa secara komprehensif berbasis teori, data, dokumen, dan studi kasus.
Pustaka
- Chambers, Robert. (1988). Pembangunan desa : mulai dari belakang. Jakarta : LP3ES.
- Antlov, H. (2018). Pemerintahan Desa di Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Utomo, Said Dian. (2016). Praktek Baik Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa. Jakarta : Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro).
- Hadiz, V. R. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. Stanford: Stanford University Press.
- Maschab, Mashuri. (2013). Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Yogyakarta : Polgov.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2003). Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation. Singapore: ISEAS Publishing.
- Iskandar, A. Halim. (2020). SDGs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Purbaningrum, Wiwin. (2019). Studi Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Endline. The Smeru Research Institute.
- Berenschot, W. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s Patronage Democracy. Comparative Political Studies, 51(12), 1563-1593.
- Eko. Sutoro. (2014). Desa Membangun Indonesia . Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Huda, M., & Swarizona, S. (2023). Menuju satu dekade pelaksanaan Undang-Undang Desa. Journal on Education, 5(4), 12388–12400. https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2220
- Yunas, N. S., Huda, M., & Isbahi, M. B. (2021). Menatap masa depan pembangunan desa yang berkelanjutan. Temalitera.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Shohibuddin, Moh. Achmaliadi, Restu. (2010). Memahami Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat. Jakarta : Aliansi Masyarakat Adat (AMAN).
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dosen
Difficult Things About Education.
$75$10
More Similar Courses
Related Courses
Metode Penelitian Komunikasi
Mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai metode penelitian yang digunakan dalam bidang komunikasi. Mahasiswa akan mempelajari langkah-langkah dalam
Hukum Administrasi Negara
Mata kuliah ini menyajikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori dan konsep hukum dan hukum administrasi Negara, ruang lingkup admnistrasi Negara, hubungan hukum administrasi Negara dengan
ILMU WILAYAH
Kuliah memberikan materi mengenai arti dan kedudukan wilayah dalam ilmu Geografi, konsep-konsep wilayah, unsur pewilayahan, struktur, proses dan potensi wilayah serta fakor-faktor yang berpengaruh terhadap
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved